Jakarta (cvtogel) — Setelah penetapan tersangka dalam perkara yang menyeret aparat perpajakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan komunikasi intensif dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus berjalan. Langkah ini ditempuh untuk menjaga kelancaran layanan publik, mengamankan proses hukum, dan menegaskan komitmen bersama terhadap integritas institusi.
Pesan yang disampaikan sederhana namun tegas: penegakan hukum harus berjalan tanpa mengganggu hak masyarakat dan stabilitas sistem perpajakan.
Koordinasi untuk Kepastian dan Ketertiban
KPK menekankan komunikasi dilakukan pada ranah tata kelola dan pengamanan institusional, bukan mencampuri proses hukum yang tengah berjalan. Fokusnya adalah memastikan pembatasan kewenangan terhadap pihak yang berstatus tersangka, penguatan pengawasan internal, serta penyesuaian operasional agar layanan kepada wajib pajak tetap normal.
Di sisi DJP, respons diarahkan pada kepatuhan prosedur—penonaktifan sementara sesuai aturan, pengalihan tugas, dan dukungan penuh terhadap proses penyidikan. Koordinasi ini dinilai penting agar tidak ada ruang konflik kepentingan maupun gangguan layanan.
Human Interest: Kepercayaan yang Dijaga
Bagi wajib pajak, kepastian adalah kunci. “Kami hanya ingin urusan berjalan sesuai aturan, tanpa rasa khawatir,” ujar seorang pelaku usaha kecil. Di sinilah komunikasi antarlembaga menjadi terasa dampaknya: publik melihat negara bekerja rapi—tegas menindak, sekaligus menjaga layanan.
Bagi pegawai di lapangan, sinyalnya jelas. Integritas bukan slogan. Prosedur ditegakkan agar kerja profesional tetap terlindungi dari bayang-bayang pelanggaran individu.
Keamanan Publik dan Tata Kelola
Perpajakan menyentuh keamanan publik karena berhubungan langsung dengan penerimaan negara dan pembiayaan layanan dasar. KPK menilai pengamanan data, akses sistem, dan alur keputusan harus diperketat selama proses hukum berlangsung. Langkah ini mencegah risiko lanjutan dan menjaga stabilitas institusi.
Selain itu, KPK mendorong DJP memperkuat kontrol internal—mulai dari audit berbasis risiko hingga kanal pelaporan yang aman—sebagai pencegahan jangka panjang.
Hukum Berjalan, Layanan Tetap Jalan
KPK menegaskan prinsip praduga tak bersalah tetap dihormati, namun mekanisme administratif perlu berjalan untuk melindungi proses. Komunikasi dengan Dirjen Pajak dimaksudkan agar garis kewenangan jelas, keputusan terdokumentasi, dan akuntabilitas terjaga.
Transparansi juga menjadi perhatian. Publik berhak tahu bahwa penanganan kasus tidak mengendurkan komitmen layanan, dan bahwa setiap rupiah pajak dikelola dengan integritas.
Menutup Celah, Memperkuat Sistem
Di tengah sorotan, KPK dan DJP sepakat bahwa penindakan harus diiringi pembenahan sistem. Digitalisasi layanan, standardisasi proses, dan pengawasan berlapis menjadi agenda bersama agar celah pemerasan dan penyalahgunaan wewenang kian sempit.
Penutup
Komunikasi KPK dengan Dirjen Pajak pascapenetapan tersangka adalah pesan konsistensi: hukum ditegakkan, layanan dijaga. Di mata publik, inilah ukuran negara bekerja—tegas pada pelanggaran, rapi dalam tata kelola, dan manusiawi dalam memastikan hak warga tetap terlindungi.
About the Author
